Belitung | KPU RI – Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari menyampaikan lima hal yang perlu diperhatikan oleh peserta Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara (Bimtek Tungsura) di Belitung, Selasa 23 Oktober 2018.
Pertama, persoalan logistik pemilu, dia meminta kepada Sakter Divisi Teknis di 34 Provinsi dapat memastikan ketersediaan logistik sebelum tahap pemungutan suara dimulai. “Berikutnya, soal pengiriman balik, itu perlu diperhatikan terutama apa yang ada di dalam kotak dan apa yang ada di luar kotak. Termasuk formulir yang akan digunakan untuk unggah ke website,” kata Hasyim.
Ketiga, Dosen HTN Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu meminta kepada jajaran di daerah juga dapat memperhatikan nama KPPS sesuai dengan form C1. “Kemudian, soal pendokumentsian form C1 plano itu harus rapih betul. C1 itu ibaratnya mahkota, harus sekuat tenaga kita amankan, nulisnya harus valid,” tegas Hasyim.
Terakhir, jajaran KPU di tingkat provinsi juga perlu memetakan daerah yang menjadi langganan masalah. Cara ini bisa mencegah terjadinya masalah di daerah tersebut. “Sebisa mungkin itu (daerah bermasalah) menjadi perhatian khusus tapi jangan lengah juga untuk daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada masalah bisa saja jadi masalah,”pungkasnya. [KPU RI]
Ini Lima Hal Perlu Diperhatikan Divisi Teknis KPU Daerah
Belitung | KPU RI – Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari menyampaikan lima hal yang perlu diperhatikan oleh peserta Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara (Bimtek Tungsura) di Belitung, Selasa 23 Oktober 2018.
Pertama, persoalan logistik pemilu, dia meminta kepada Sakter Divisi Teknis di 34 Provinsi dapat memastikan ketersediaan logistik sebelum tahap pemungutan suara dimulai. “Berikutnya, soal pengiriman balik, itu perlu diperhatikan terutama apa yang ada di dalam kotak dan apa yang ada di luar kotak. Termasuk formulir yang akan digunakan untuk unggah ke website,” kata Hasyim.
Ketiga, Dosen HTN Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu meminta kepada jajaran di daerah juga dapat memperhatikan nama KPPS sesuai dengan form C1. “Kemudian, soal pendokumentsian form C1 plano itu harus rapih betul. C1 itu ibaratnya mahkota, harus sekuat tenaga kita amankan, nulisnya harus valid,” tegas Hasyim.
Terakhir, jajaran KPU di tingkat provinsi juga perlu memetakan daerah yang menjadi langganan masalah. Cara ini bisa mencegah terjadinya masalah di daerah tersebut. “Sebisa mungkin itu (daerah bermasalah) menjadi perhatian khusus tapi jangan lengah juga untuk daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada masalah bisa saja jadi masalah,”pungkasnya. [KPU RI]