Home / Berita / Bahas Kekhususan Aceh terkait Pendaftaran Partai Politik Lokal, KIP Aceh bersama KPU dan KIP Kabupaten/Kota selenggarakan Rapat Koordinasi Khusus

Bahas Kekhususan Aceh terkait Pendaftaran Partai Politik Lokal, KIP Aceh bersama KPU dan KIP Kabupaten/Kota selenggarakan Rapat Koordinasi Khusus

Banda Aceh – KIP Aceh laksanakan Rapat Koordinasi bersama KPU RI dan KIP Kabupaten/Kota se Aceh Tentang Regulasi Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu 2024, bertempat di Hotel Hermes Palace, Rabu (29/06).

Kegiatan Sosialisasi ini menghadirkan Anggota KPU RI, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Idham Holik dan Divisi Data Informasi, Betty Epsilon Idroos, serta Plt. Kepala Pusdatin KPU RI, Andre Putra Hermawan.

Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) bersama KIP Kabupaten/Kota ini merupakan bagian lanjutan Rakorsus yang berlangsung sehari sebelumnya antara KPU RI dengan KIP Aceh,

Kegiatan Rakorsus ini bertujuan untuk membahas kekhususan Aceh terkait regulasi tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik lokal sebagai peserta pemilu, yang sedikit berbeda dengan partai politik nasional, terutama dalam hal persyaratan, dimana hal tersebut diatur khusus dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Kegiatan Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri bersama Wakil Ketua KIP Aceh, Tharmizi, dan Anggota KIP Aceh lainnya, Munawarsyah, Muhammad, Agusni AH, Ranisah dan Akmal Abzal, didampingi oleh Sekretaris KIP Aceh, Muchtaruddin, dan para Pejabat Struktural dan Fungsional KIP Aceh.

Peserta pada kegiatan ini ialah Anggota KIP Aceh dan Anggota KIP Kabupaten/Kota Se Aceh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum dan Pengawasan serta Divisi Data dan Informasi.

Ketua KIP Aceh Syamsul Bahri dalam sambutannya mengucapkan terima kasih Bapak Idham Kholik dan Ibu Betty Epsilon Idroos, yang telah berkenan hadir ke Aceh, untuk mengadakan rapat koordinasi khusus bersama KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.

“Dalam rakorsus ini, kita nantinya akan membahas berbagai isu strategis dan juga permasalahan-permasalahan yang pernah dihadapi KIP Kabupaten/Kota pada pemilu sebelumnya, terutama terkait dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik lokal menjadi peserta pemilu 2024,”ujarnya.

Beliau juga berharap, KIP Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan rakorsus ini dengan sebaik mungkin, untuk mendapatkan saran dan tindak lanjut atau solusi terhadap permasalahan-permasalahan terkait regulasi dan pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik lokal nantinya.

Idham Holik dalam pemaparannya menyampaikan arah kebijakan KPU RI terkait dengan penggunaan SIPOL pada pemilu 2024. KPU menghormati kekhususan Aceh, terutama tentang Persyaratan Partai Politik Lokal untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2024, sepenuhnya mengikuti aturan khusus tersebut, yakni Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun sebagai turunannya, sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus maka mengikuti regulasi yang bersifat nasional, salah satunya penggunaan Aplikasi SIPOL untuk proses pendaftaran.

Betty Epsilon Idroos selanjutnya menyampaikan bahwa SIPOL merupakan Sistem dan Teknologi Informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengolahan administrasi pendaftaran sampai dengan ditetapkan nantinya sebagai peserta pemilu tahun 2024.

“SIPOL ini memudahkan partai politik karena tidak butuh membawa berkas berkontainer-kontainer seperti pada pemilu 2019 yang lalu, yang akan menyulitkan dan memakan biaya bagi partai politik. Pada SIPOL Pemilu 2024, semua data partai dan dokumen persyaratan di isi dan di unggah kedalam SIPOL, sehingga dalam proses pendaftaran cukup paperless saja” ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengenalan fitur dan fungsi SIPOL secara terstruktur oleh Plt. Kapusdatin KPU RI.oleh Plt. Kapusdatin KPU RI Andre Putra Hermawan.

Kegiatan Sosialisasi ini merupakan bagian dari serangkaian agenda kunjungan kerja Anggota KPU RI ke Aceh yang berlangsung selama 2(dua) hari dimulai dari tanggal 28 – 29 Juni 2022, untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) bersama KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sebagai bentuk persiapan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Lokal Aceh.