Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersama enam tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh menggelar pertemuan tentang persiapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada Kamis 1 Desember 2016 di Aula KIP Aceh.
Pertemuan tersebut dimulai sekira pukul 10.00 WIB. Kegiatan tentang persiapan LPSDK dihelat karena batas waktu penyerahan LPSDK dari pasangan calon (paslon) kepala daerah ke KIP Aceh sudah dekat, yaitu pada 20 Desember 2016.
“Kita mengingatkan paslon supaya dapat berkonsultasi dengan helpdesk KIP Aceh terkait pelaporan dana kampanye. Kita juga ingatkan tentang kualias laporan harus lebih baik, kebenaran harus akuntabel, dan ketepatan waktu,” kata Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Junaidi usai pertemuan.
Ia menyebutkan, sumbangan dana kampanye bisa dari partai politik yang mendukung, individu, maupun badan hukum. Sumbangan juga bisa berupa uang, barang, dan jasa. LPSDK dilaporkan sesuai format aplikasi yang telah disiapkan KPU Pusat. LPSDK juga akan dilaporkan kepada publik melalui sistem informasi Pilkada.
“Laporan dana ini wajib. Dan jika laporan dana terlambat diserahkan, akan kita sampaikan ke publik sebagai penilaian,” ujar Junaidi.
Laporan dana kampanye dilaporkan sebanyak tiga kali. Sebelumnya pada 24 Oktober 2016, pasangan calon sudah menyerahan Laporan Awal Dana Kampanye. Terakhir, Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) dilaporkan pada Feburari 2017. [HADI | MC KIP Aceh]
KIP Aceh Gelar Rapat Pelaporan Dana Kampanye
Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersama enam tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh menggelar pertemuan tentang persiapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada Kamis 1 Desember 2016 di Aula KIP Aceh.
Pertemuan tersebut dimulai sekira pukul 10.00 WIB. Kegiatan tentang persiapan LPSDK dihelat karena batas waktu penyerahan LPSDK dari pasangan calon (paslon) kepala daerah ke KIP Aceh sudah dekat, yaitu pada 20 Desember 2016.
“Kita mengingatkan paslon supaya dapat berkonsultasi dengan helpdesk KIP Aceh terkait pelaporan dana kampanye. Kita juga ingatkan tentang kualias laporan harus lebih baik, kebenaran harus akuntabel, dan ketepatan waktu,” kata Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Junaidi usai pertemuan.
Ia menyebutkan, sumbangan dana kampanye bisa dari partai politik yang mendukung, individu, maupun badan hukum. Sumbangan juga bisa berupa uang, barang, dan jasa. LPSDK dilaporkan sesuai format aplikasi yang telah disiapkan KPU Pusat. LPSDK juga akan dilaporkan kepada publik melalui sistem informasi Pilkada.
“Laporan dana ini wajib. Dan jika laporan dana terlambat diserahkan, akan kita sampaikan ke publik sebagai penilaian,” ujar Junaidi.
Laporan dana kampanye dilaporkan sebanyak tiga kali. Sebelumnya pada 24 Oktober 2016, pasangan calon sudah menyerahan Laporan Awal Dana Kampanye. Terakhir, Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) dilaporkan pada Feburari 2017. [HADI | MC KIP Aceh]