Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang revisi dana hibah Pilkada, pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan SPIP pada Jumat hingga Minggu 18 – 20 November 2016 di Grand Nanggroe, Banda Aceh.
Bimtek yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua KIP Aceh tersebut diikuti oleh perwakilan KIP kabupaten/kota di Aceh. Selain itu, turut hadir Sekretaris KIP Aceh, Darmansyah dan Inspektur Komisi Pemilihan Umum Pusat, Adiwijaya Bakti.
Wakil Ketua KIP Aceh, Basri M. Sabi mengatakan, Bimtek tersebut penting dilaksanakan agar proses perencanaan anggaran negara bisa menjadi lebih baik.
“Tugas dan tanggung jawab harus kita lakukan sebaik-baiknya terlebih lagi menyangkut anggaran pada penyelenggaraan pemilu,” kata Basri saat membuka acara.
Lanjutnya, penyelenggara pemilu seperti KIP harus membuat laporan anggaran dengan baik dan benar karena lembaga penyelenggara pemilu kerap menjadi sorotan semua pihak. Laporan anggaran juga akan berpengaruh pada independensi dan integritas suatu lembaga.
Ia berharap agar peserta pemilu memanfaatkan Bimtek bersama Inspektorat KPU Pusat tersebut dengan banyak diskusi tentang aturan hukum dan menanyakan semua hal sejelas mungkin tentang keuangan agar nantinya tidak ada lagi multi pemahaman.
“Kita harus memanfaatkan momen ini secara baik untuk penyelenggaraan kepemiluan kita kedepan,” ujar Basri. [Hadi | MC KIP Aceh]
Inspektorat KPU Pusat Isi Bimtek KIP Aceh
Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang revisi dana hibah Pilkada, pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan SPIP pada Jumat hingga Minggu 18 – 20 November 2016 di Grand Nanggroe, Banda Aceh.
Bimtek yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua KIP Aceh tersebut diikuti oleh perwakilan KIP kabupaten/kota di Aceh. Selain itu, turut hadir Sekretaris KIP Aceh, Darmansyah dan Inspektur Komisi Pemilihan Umum Pusat, Adiwijaya Bakti.
Wakil Ketua KIP Aceh, Basri M. Sabi mengatakan, Bimtek tersebut penting dilaksanakan agar proses perencanaan anggaran negara bisa menjadi lebih baik.
“Tugas dan tanggung jawab harus kita lakukan sebaik-baiknya terlebih lagi menyangkut anggaran pada penyelenggaraan pemilu,” kata Basri saat membuka acara.
Lanjutnya, penyelenggara pemilu seperti KIP harus membuat laporan anggaran dengan baik dan benar karena lembaga penyelenggara pemilu kerap menjadi sorotan semua pihak. Laporan anggaran juga akan berpengaruh pada independensi dan integritas suatu lembaga.
Ia berharap agar peserta pemilu memanfaatkan Bimtek bersama Inspektorat KPU Pusat tersebut dengan banyak diskusi tentang aturan hukum dan menanyakan semua hal sejelas mungkin tentang keuangan agar nantinya tidak ada lagi multi pemahaman.
“Kita harus memanfaatkan momen ini secara baik untuk penyelenggaraan kepemiluan kita kedepan,” ujar Basri. [Hadi | MC KIP Aceh]