Banda Aceh – Aktivis dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan audiensi dengan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi pada Rabu, 18 Januari 2017, di ruang kerjanya.
Dalam audiensi tersebut, aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pengungkapan Kebenaran tersebut ingin melakukan sebuah diskusi publik bersama calon gubernur dan wakil gubernur Aceh untuk mengangkat isu penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan di Aceh.
“Menurut kami, dari dua kali debat publik, isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu kurang mendapat porsi dalam penjelasan paslon saat debat publik yang sudah dilakukan,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Mustiqal Syahputra.
Pihaknya ingin mendorong adanya dialog publik dengan paslon ataupun tim suksesnya terkait isu penyelesaian pelanggaran HAM dan kekerasan. Mereka ingin melihat pandangan dan gagasan calon kepala daerah soal penuntasan pelanggaran tersebut. “Ini menjadi isu faktual selama 10 tahun perdamaian Aceh,” ujarnya.
Menurutnya, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu merupakan agenda penting dalam konteks stabilitas perdamaian Aceh.
Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi mengatakan, debat kandidat yang dilakukan KIP berpedoman pada PKPU. untuk tema debat yang diusung, harus mencerminkan enam poin penting yang tertera dalam PKPU serta tambahan 3 poin usulan Bawaslu RI.
Seminggu sebelum debat dilaksanakan, pihaknya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaannya yang akan ditanyakan kepada paslon saat debat berlangsung. Pertanyaan itu diajukan kepada panelis debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Aceh.
Isu HAM, kata Ridwan, memang kurang dibahas oleh kandidat. “Silahkan kalau teman-teman mau ajukan isu tentang kasus kekerasan dan HAM di Aceh, dapat diusulkan ke panelis langsung,” jelas Ridwan.
Jika Koalisi Pengungkapan Kebenaran ingin membuat dialog publik untuk isu tersebut, boleh saja. Namun, merekalah sebagai penyelenggara. Ia juga menyarankan agar mereka membuat technical meeting sebelum acara digelar untuk mmebahas siapa host, panelis, dan tempat acara.
“Tujuan kita semua supaya kualitas Pilkada bagus,” ucap Ridwan. [Hadi | MC KIP Aceh]
Aktivis Gelar Audiensi dengan KIP Aceh
Banda Aceh – Aktivis dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan audiensi dengan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ridwan Hadi pada Rabu, 18 Januari 2017, di ruang kerjanya.
Dalam audiensi tersebut, aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pengungkapan Kebenaran tersebut ingin melakukan sebuah diskusi publik bersama calon gubernur dan wakil gubernur Aceh untuk mengangkat isu penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan di Aceh.
“Menurut kami, dari dua kali debat publik, isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu kurang mendapat porsi dalam penjelasan paslon saat debat publik yang sudah dilakukan,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Mustiqal Syahputra.
Pihaknya ingin mendorong adanya dialog publik dengan paslon ataupun tim suksesnya terkait isu penyelesaian pelanggaran HAM dan kekerasan. Mereka ingin melihat pandangan dan gagasan calon kepala daerah soal penuntasan pelanggaran tersebut. “Ini menjadi isu faktual selama 10 tahun perdamaian Aceh,” ujarnya.
Menurutnya, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu merupakan agenda penting dalam konteks stabilitas perdamaian Aceh.
Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi mengatakan, debat kandidat yang dilakukan KIP berpedoman pada PKPU. untuk tema debat yang diusung, harus mencerminkan enam poin penting yang tertera dalam PKPU serta tambahan 3 poin usulan Bawaslu RI.
Seminggu sebelum debat dilaksanakan, pihaknya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaannya yang akan ditanyakan kepada paslon saat debat berlangsung. Pertanyaan itu diajukan kepada panelis debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Aceh.
Isu HAM, kata Ridwan, memang kurang dibahas oleh kandidat. “Silahkan kalau teman-teman mau ajukan isu tentang kasus kekerasan dan HAM di Aceh, dapat diusulkan ke panelis langsung,” jelas Ridwan.
Jika Koalisi Pengungkapan Kebenaran ingin membuat dialog publik untuk isu tersebut, boleh saja. Namun, merekalah sebagai penyelenggara. Ia juga menyarankan agar mereka membuat technical meeting sebelum acara digelar untuk mmebahas siapa host, panelis, dan tempat acara.
“Tujuan kita semua supaya kualitas Pilkada bagus,” ucap Ridwan. [Hadi | MC KIP Aceh]